Free E-Book

Ads 468x60px

Welcome to The SMART chip

Membuka wawasan seluas Cakrawala..

Selasa, 02 April 2013

PKN : Menanggapi Program RSBI Di Hapus pada Tahun Ajaran 2013/2014

-->
Program RSBI Di Hapus pada Tahun Ajaran 2013/2014


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh, Ahad (13/1), sepakat menghentikan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai tahun ajaran 2013-2014. Karenanya, sekolah yang mempunyai program RSBI masih bisa meneruskan programnya sampai empat bulan mendatang.

Dalam pertemuan di Jakarta itu, keduanya menegaskan tak ada pertentangan antara MK dan Kemendikbud pascakeputusan status RSBI dihapuskan. Muhammad Nuh menyatakan perubahan status RSBI tidak akan serta merta menghentikan proses belajar-mengajar di RSBI.

Menurutnya, perubahan akan dilakukan secara berkala sambil menunggu sisa masa belajar semester ini habis. Terkait perubahan kurikulum, M Nuh menyatakan kewenangannya akan diberikan pada tingkat satuan pendidikan di bawahnya.




Poin penting:
  1. Apa yang menyebabkan program RSBI dihapus?
Karena status RSBI dan SBI dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya MK menilai RSBI-SBI memunculkan dualisme pendidikan dan sebagai bentuk baru liberalisasi pendidikan. Penggunaan bahasa Inggris dalam proses mengajar juga dianggap menghilangkan jati diri bangsa. Selain itu, RSBI-SBI juga dinilai memberikan beban biaya yang mahal. Status RSBI dan SBI ini mengacu pada Pasal 50 ayat 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal ini yang menjadi dasar munculnya sekitar 1.300 sekolah dengan status RSBI maupun SBI.Hadirnya sekolah-sekolah dengan status RSBI maupun SBI selama ini memang memunculkan pro-kontra. Banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di sekolah yang sudah dilabeli status RSBI-SBI. RSBI dan SBI adalah sistem pendidikan yang mengacu pada kurikulum internasional.


Bisa jadi maksud pembentukan RSBI dan SBI adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Namun dalam pelaksanaannya banyak penyimpangan, baik mengenai biaya, kualitas kurikulum yang tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia maupun kualitas lulusan yang tidak semegah statusnya.


  1. Siapa yang berhak melakukan putusan serta kebijakan terkait program RSBI yang saat ini statusnya sudah di hapuskan?
Dalam kasus ini ada keterkaitan putusan dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dengan Ketua MK Mahfud MD. Tidak ada kewenangan MK untuk mengurusi implementasi putusan yang telah ditetapkan. Kewenangan MK hanya memutuskan perkara. Itu sesuai undang-undang, agar pemerintah segera mengeksekusi putusan MK tersebut dan tidak menunda pemberhentian program RSBI-SBI di seluruh Indonesia. Apabila anggaran RSBI-SBI tidak dikembalikan dan terus digunakan maka itu melanggar hukum karena dalam putusan MK terkait Pasal 50 ayat (3) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas menggugurkan semua aturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar berjalannya RSBI-SBI.


  1. RSBI-SBI dihapuskan karena kenyataan di lapangan justru menunjukkan pendidikan sudah menjadi ajang profit oriented ketika adanya status internasional. Banyak sekolah berlomba mendapatkan status internasional agar dapat menaikkan tarifnya. Parahnya lagi, sekolah-sekolah tersebut menelan mentah-mentah kurikulum internasional tanpa menyesuaikannya dengan kondisi di Tanah Air.

Hasilnya, proses belajar mengajar dan lulusan mereka jauh dari sistem pendidikan di negeri ini. Kita patut bersyukur dengan putusan MK. Karena putusan tersebut justru akan membuat pendidikan di negeri ini bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat.


RSBI – SBI juga di rasa menciptakan sekat sosial. Meskipun ada kuota 20 persen untuk peserta didik dari kalangan tidak mampu, tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak menghilangkan diskriminasi. Selain perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, tidak tertutup kemungkinan secara psikologis, peserta didik yang berasal dari kalangan tidak mampu juga minder, kurang percaya diri ketika bergaul dengan teman-temannya yang berasal dari kalangan "the have".

Selain itu, penggunaan bahasa Inggris (bilingual) pada pembelajaran juga dinilai kurang efektif dan telah melunturkan semangat kebangsaan serta jati diri bangsa di kalangan generasi muda.

Bahwa pada awalnya pemerintah berniat baik dengan menyelenggarakan RSBI, yaitu untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat perlu lembaga pendidikan yang berstandar internasional.

Tetapi dalam kenyataannya, RSBI justru menjadi ekslusif, terjadi kastanisasi dan diskriminasi. RSBI hanya bisa diakses oleh kalangan orang kaya, sementara kalangan kurang mampu meskipun secara aturan diberikan kuota, tetapi relatif kurang terakomodir.
Bagi sebagian pihak, RSBI hanya menjadi cerminan komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Selain menerima BOS, RSBI juga diperbolehkan untuk memungut biaya dari orang tua siswa. Oleh karena itu, dirasa memberatkan sehingga dituntut untuk dihapus.


Solusi:
Setelah RSBI dihilangkan, diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi menerapkan sistem serupa dengan nama yang berbeda. Jangan munculkan istilah lain yang tidak menimbulkan semangat kesetaraan dan istilah lain untuk akal-akal dalam pengambilan keputusan.


Pemerintah harus mampu menciptakan pendidikan berkualitas untuk semua anak bangsa tanpa pandang bulu, apakah siswa dari kalangan kaya atau menengah ke bawah. Sebab telah diatur sebelumnya dalam pasal UU 1945 pasal 31 ayat 1 menegaskan "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

0 komentar:

Posting Komentar